Revisi UU TNI disahkan di tengah protes: lebih banyak jabatan sipil untuk perwira aktif
DPR mengesahkan revisi UU TNI pada 20 Maret 2025 yang memperluas jabatan sipil yang dapat diisi perwira militer. Kelompok masyarakat sipil menilai perubahan ini berisiko mengembalikan dominasi militer dalam urusan sipil seperti era Orde Baru, dan unjuk rasa digelar menolaknya.
Riwayat perkembangan
Pengamat menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan di bawah UU TNI hasil revisi.
The Jakarta PostPenolakan terhadap revisi UU TNI meluas; DPR mengesahkan revisi pada hari yang sama.
The Jakarta Post · Kontan (Reuters)